Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 memfasilitasi masyarakat yang terdampak 'banjir tahun baru' untuk melayangkan gugatan perdata menuntut ganti rugi melalui mekanisme class action.

Banjir besar kali ini diduga kuat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cq. Gubernur Anies Baswedan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir

"Ada rencana kita class action. Iya, kami lebih konsentrasi ke situ (Pemprov DKI). Tapi kan nanti bisa kita tarik ke pemerintah pusat," kata salah satu anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 Diarson Lubis saat dikonfirmasi Poker online terpercaya, Minggu (5/1).

Diarson mengatakan banjir awal tahun ini mengakibatkan sejumlah wilayah dan jalan utama di Jakarta tenggelam. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dan kerugian material masyarakat.

"Untuk mencegah agar bencana buatan manusia ini tidak terus berlanjut di masa yang akan datang, maka perlu adanya sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera bagi pemangku kebijakan terkait," ujarnya.

Diarson menyatakan sudah ada beberapa warga yang mendaftar untuk melayangkan gugatan ini. Namun, ia belum bisa menyebut jumlah warga yang mengajukan sebagai pihak penggugat.

"Sudah ada beberapa, tapi kan kita harus selektif dalam hal ini, class action legal standing harus selektif, harus jelas benar, enggak sembarangan," tuturnya.

Menurutnya, para warga yang merasa dirugikan, terdampak langsung maupun tidak langsung atas bencana banjir Jakarta kali ini bisa mendaftar kepada pihaknya.

Para warga juga dapat memberikan data pribadi, seperti nama, alamat, no handphone, KTP DKI. Kemudian rincian dan perkiraan jumlah kerugian, foto-foto bukti kerugian, dan waktu kejadian. Data itu bisa dikirim ke email, banjirdki2020@gmail.com. Korban banjir tak dipungut biaya apapun.

Bencana banjir merendam sejumlah wilayah Jabodetabek sejak Rabu (1/1). BNPB mencatat jumlah warga terdampak banjir dan longsor di Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa hingga Kamis (2/1) pukul 22.00 WIB.

Sementara korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Jabodetabek, Bogor, serta Banten mencapai 60 orang dan dua orang masih hilang.


Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya masih mendalami jenis granat yang meledak di Monas, Selasa (3/12) kemarin.

Dari penyelidikan sementara, ledakan di Monas diduga berasal dari granat asap.

"Terus dilakukan pendalaman terhadap kepastian apa benar granat asap atau bentuk lainnya," kata Asep di Mabes Polri, Rabu (4/12).

Asep menuturkan tim Puslabfor saat ini masih mendalami serpihan-serpihan granat yang ada di lokasi kejadian untuk mengungkap jenis granat tersebut.

Asep menuturkan bahwa Polri memiliki jenis granat asap. Kata dia, granat asap itu biasanya digunakan untuk penindakan eskalasi berekskalasi tinggi dan sebagainya.

"Penindakan dalam kejahatan bereskalasi tinggi dan kemudian ada kaitannya dengan ketika kita harus memberikan dampak deterens terhadap aksi unjuk rasa," tuturnya.

Ledakan di Monas, Jakarta Pusat terjadi pukul 07.15 WIB, Selasa (3/12). Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono menyebut ledakan terjadi di sisi utara tugu Monas.

Akibat ledakan tersebut, dua orang anggota TNI menjadi korban, yakni Sersan Kepala (Serka) Fajar dan Prajurit Kepala (Praka) Gunawan.

Gatot mengatakan pihaknya belum mengetahui asal granat asap yang diduga menjadi sumber ledakan di Monas.

"Granat asap itu kan bisa dimiliki oleh anggota-anggota kita seperti pasukan Dalmas dan lain sebagainya. Mungkin bisa tertinggal atau sebagainya. Kami belum tahu ini asalnya dari mana, kami akan dalami nanti," tutur Poker online terpercaya, Selasa (3/12).

Kehadiran Peraturan Presiden RI No 75 Tahun 2019 soal Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pun berisikan iuran BPJS Kesehatan resmi naik. Kenaikan terjadi, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun mandiri.

Atas kenaikan iuran tersebut, Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengharapkan, pelayanan BPJS Kesehatan dapat ditingkatkan.

"Pasca ditetapkannya perpres soal kenaikan iuran, BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelayanannya kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," jelas Timboel melalui keterangan tertulis.

"Jadi, peserta JKN tidak mendapat kesulitan lagi ketika berada di fasilitas kesehatan. Bukan itu saja, Kementerian Kesehatan pun harus mampu memproduksi regulasi JKN yang tidak memberatkan masyarakat."

Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjut Timboel, akan sangat memberatkan peserta mandiri. Akibatnya, potensi kepesertaan menjadi non aktif akan semakin besar.

Atasi Masalah Defisit

Adapun Peraturan Presiden No 75 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 merevisi beberapa pasal pada Perpres No 82 Tahun 2018, khususnya pasal tentang iuran.

"Perpres No 75 ini sudah sangat dinanti oleh kalangan rumah sakit, mengingat utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit juga semakin besar dan denda 1 persen kian semakin menumpuk," Timboel menerangkan(poker online terpercaya).

Secara umum, Perpres No 75 ini diharapkan dapat mengatasi masalah defisit yang tiap tahun mendera program JKN. Pada pasal 29 berisi penetapan Iuran PBI APBN dan PBI APBD sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan (POPB) akan bisa mendongkrak penerimaan iuran JKN secara signifikan.

Khusus untuk tahun 2019, kenaikan iuran PBI APBN dan APBD berlaku efektif 1 Agustus 2019 juga akan mendukung penambahan penerimaan iuran JKN di tahun 2019.

"Perhitungannya, sekitar Rp12,7 triliun (yang diperoleh 96,8 juta PBI APBN ditambah 37,3 juta PBI APBD dikali 5 bulan--Agustus sampai Desember 2019), lalu dikali Rp19.000)," tambah Timboel.

"Penambahan penerimaan iuran ini akan segera digunakan untuk membayar utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Ya, tentunya (bayar) utang ke rumah sakit yang belum seluruhnya bisa dibayar."

Besaran Iuran yang Naik

Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI):

a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019.

b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000 per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019.

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU):

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan, yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1 persen (satu persen) dibayar oleh Peserta.

a. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

b. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

c. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020

3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020:

a. Kelas III menjadi Rp42.000

b. Kelas II menjadi Rp110.000

c. Kelas I menjadi Rp160.000

Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya, membentuk kabinet yang dominan berasal dari kalangan profesional. Dari 38 anggota Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Jokowi pada Rabu (23/10) lalu, sebanyak 58 persen atau 22 orang adalah profesional dan 42 persen atau 16 orang dari partai politik.

Komposisi itu tak berselisih jauh dari janji yang disampaikan Jokowi, Agustus lalu, atau dua bulan sebelum pelantikan. Saat itu Jokowi bilang kabinetnya akan diisi 45 persen kalangan partai dan 55 persen profesional.

Namun kalangan profesional yang mendominasi Kabinet Indonesia Maju jilid II tak serta merta bisa mendukung kerja presiden dan wakil presiden.

Jumlah menteri dari parpol dinilai masih terlalu banyak. Ditambah, para menteri dari parpol ini menduduki pos kementerian di bidang ekonomi yang punya nilai cukup strategis.

Menteri Perdagangan dijabat oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Suparmanto. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah politikus Partai Golkar.

Selain itu ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dijabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bernaung di NasDem. Politikus PKB Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

"Kabinet dari parpol kan kabinet kompromi. Kabinet bagi bagi jabatan, bagi bagi kekuasaan dalam konteks ini," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.

"Kompromi politik dengan koalisi lalu juga dengan partai oposisi. Ini yang menjadikan posisi-posisi penting diambil oleh parpol termasuk ekonomi," lanjut Ujang.

Tujuan kompromi adalah untuk mewujudkan kondisi politik yang stabil. Tidak ada kegaduhan dari partai politik sebab baik partai koalisi maupun oposisi, terakomodasi dalam kabinet.

Situasi yang tenang itu diharapkan membuat presiden dan wakil presiden bisa bekerja dan mewujudkan visi misinya. Sebaliknya, Ujang melihat Kabinet Indonesia Maju sesungguhnya rapuh.

Dia memprediksi kerukunan antar menteri hanya berlangsung sementara. Masa 'bulan madu' para menteri itu akan berakhir menjelang pemilu di 2024 mendatang.

"Bisa jadi bulan madu ini bisa setahun dua tahun, karena tahun berikutnya semua partai sudah pasang kuda-kuda persiapan 2024," kata dia.

Ujang mengatakan salah satu hakikat partai politik adalah kelompok pencari kepentingan sehingga keberadaan mereka di kementerian rentan menimbulkan konflik kepentingan.

Dia mengingatkan konflik kepentingan itu akan semakin rentan pada waktu-waktu menjelang pemilu.

"Karena bagaimana pun kita tahu bahwa parpol mencari uang dan kekuatan logistik itu dari kementerian. Jangan sampai itu jadi alat bagi parpol. Ini bukan rahasia umum lagi," ucap dia.

Selain itu, keberadaan menteri dari partai di pos-pos perekonomian, disebut Ujang bisa membuat perekonomian Indonesia memburuk.

Risiko ini menjadi ironi tersendiri lantaran Presiden Jokowi, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober lalu menargetkan Indonesia pada 2045 bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia ditargetkan Jokowi menjadi negara maju.

Namun risiko ekonomi yang memburuk karena diurus politisi justru membuka kesempatan bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

"(Tapi tergantung) dari ekonomi ke depan apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak," kata dia.

Berbeda dengan Ujang, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat komposisi kabinet Indonesia Maju normal dan tidak kontradiktif.

Namun ia juga memprediksi reshuffle bisa saja dilakukan oleh Jokowi mengingat masih banyak wajah lama yang menurutnya memiliki rekam jejak kinerja yang tidak signifikan.

"Kalau melihat komitmen politik Jokowi dengan melihat komposisi kabinet yang seperti sekarang sepertinya dalam setahun ke depan ada yang di-reshuffle(poker online terpercaya)" kata dia saat dihubungi, Kamis (24/10).

Adi meminta masyarakat tidak menanggapi berlebihan terkait pemilihan menteri di bidang ekonomi yang berasal dari parpol.

Dia menyebut tak sepenuhnya politisi menguasai pos kementerian di bidang ekonomi. Masih ada wajah-wajah baru. Dan mereka yang berasal dari parpol juga punya rekam kesuksesan di dunia ekonomi dan bisnis.

"Secara umum ada harapan, ada Sri Mulyani ada Erick Thohir, kita berharap sebenarnya kesuksesan di dunia politik dan pengalaman menteri yang di bidang perekonomian ini bisa dikloning. Artinya kini pemerintah tidak punya alasan lagi untuk tidak mewujudkan janji politiknya," jelas dia.

"Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan TNI AD bakal mengerahkan personelnya dari seluruh jajaran untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

"Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat (poker online terpercaya)," ujar Andika usai rapat internal dengan seluruh pejabat TNI AD di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10).

Andika menuturkan personel TNI AD yang dilibatkan untuk pengamanan pelantikan presiden dan wapres berasal dari satuan tempur hingga satuan teritorial. Seluruh personel itu akan ditempatkan di wilayah yang dianggap membutuhkan pengamanan khusus.

Saat pengamanan nanti pergerakan personel TNI AD tetap berdasarkan komando dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Selaku Pembina, ia mengatakan hanya bertugas menyiagakan anak buah di lapangan agar siap sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Khusus untuk konsep operasi akan dilakukan panglima TNI. Tapi paling tidak, bagaimana kita bekerja sama dengan rekan di daerah atau jajaran dari polri dan pemerintah daerah," ujarnya.

TNI telah melakukan evaluasi atas laporan dari seluruh Panglima Kodam di Indonesia ihwal peta kerawanan daerah saat pelantikan. Hasilnya, kata Andika, dari daerah yang dipetakan, ada 30 persen dikategorikan rawan. Ia menyebut kerawanan di daerah terjadi karena ada rencana unjuk rasa.

"Ada beberapa daerah yang secara faktual memang sudah mendapatkan info tanggal pelaksanaan demonstrasi, maupun tempatnya. Tapi itu sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana yang terucap maupun tertulis," ujar Andika.

Andika menyatakan pihaknya mempersilakan semua pihak untuk menggelar unjuk rasa karena diatur dalam UU. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada semua pihak tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain saat berunjuk rasa.

"Kemudian, tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah diatur. Termasuk di mana mereka bisa berdemonstrasi," ujar Andika.

Lihat juga:Ketua MPR Minta Mahasiswa Tak Demo Saat Pelantikan Jokowi
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih akan digelar di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober mendatang. Rencananya pelantikan dilaksanakan pada sore hari.

Mabes Polri sebelumnya mengungkapkan telah menyiapkan 27 ribu personel gabungan dari Polri dan TNI untuk acara pelantikan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputr mengatakan ada sebanyak 27 ribu personel gabungan Polri-TNI disiagakan untuk menjaga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Pengamanan aparat gabungan tersebut akan disiagakan penuh sepanjang hari pelantikan dan baru dinyatakan berakhir keesokan harinya.

"Dalam konteks rangkaian proses demokrasi, polisi gelar operasi mantap brata yang berakhir 21 Oktober. Secara keseluruhan untuk pengamanan presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran polisi mengamankan," tuturnya.

Terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono meminta kepada tim intelijen untuk melakukan deteksi dini potensi kerawanan jelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Intelijen tolong dilakukan deteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya.

Selain itu, Gatot meminta Karo Ops Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah pengamanan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi.

"Kalau kita terdadak itu enggak baik dan enggak bagus, tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar," tutur Gatot.

Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah pada pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan. Kementerian yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan itu berubah menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Demikian dikatakan Luhut usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10). Dengan kemeja putih, Luhut merupakan salah satu menteri petahana yang memenuhi panggilan Jokowi hari ini.

Selain membocorkan soal perubahan nomenklatur, Luhut juga mengaku diminta Jokowi memimpin kementerian itu.

"Jadi nanti menangani soal maritim dan investasi. Kemenko Maritim dan Investasi," kata Luhut.

Meski demikian Luhut belum tahu pasti apakah nama nomenklatur tersebut sudah resmi atau belum. Menurut dia, Jokowi sendiri yang bakal mengumumkan nama-nama menteri termasuk kementeriannya dalam sebelum pelantikan menteri, Rabu (23/10) pagi.

"Saya belum tahu, nanti besok biarkan presiden yang beri tahu," kata Poker online terpercaya .

Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani menyebut setidaknya ada empat nomenklatur kementerian yang akan berubah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua ini.

Hal itu ia sampaikan usai para pimpinan DPR bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10) lalu.

Salah satunya, Puan menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nantinya akan bernama Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbuddikti).

Kedua, Puan menyatakan nantinya Jokowi akan membentuk Badan Riset dan Teknologi. Awalnya, Riset dan Teknologi dilebur dalam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementistekdikti) di periode pertama pemerintahan Jokowi.

Ketiga, Puan menjelaskan nantinya Kementerian Koordinator Bidang Maritim akan berubah menjadi Kemenko Maritim dan Investasi.

Terakhir, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan dilebur menjadi Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata.